Bicara soal Kebijakan Fiskal, Apa saja Instrumennya?

Kebijakan fiskal berhubungan dengan pendapatan pemerintah. Kebijakan ini sangat berdampak kepada stabilitas kondisi ekonomi suatu negara.

Apa itu kebijakan fiskal? Apa saja instrumennya? Serta apa perbedaannya dengan kebijakan moneter? Berikut penjelasannya.

Baca juga: Elemen Penting Pembangunan Ekonomi yang Perlu Anda Tahu

Kebijakan Fiskal adalah

Kebijakan ini membantu negara mengelola belanja dan pajak, sehingga dapat berpengaruh ke ekonomi makro suatu negara. Ekonomi makro yaitu di antaranya agregat permintaan pasar, kondisi sumber daya manusia (SDM), perkembangan ekonomi, serta inflasi.

Menurut OJK, dalam kebijakan fiskal dibahas pajak, utang-piutang, pembelanjaan negara, penerimaan lain, pembangunan ekonomi, pengembangan kesempatan kerja. Dua instrumen utama yang dimiliki kebijakan fiskal adalah belanja dan perolehan negara berupa pajak.

Asal Teori Kebijakan Fiskal

Teori ini pertama kali dicetuskan pada akhir 1800 oleh pakar ekonomi Inggris, John Maynard Keynes. Ia menyebut negara berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pengembangan serta kontraksi siklus bisnis.

Ia berpendapat pemerintah dapat memanipulasi pembelanjaan konsumen serta investor agar tidak berkontraksi berlebihan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi akan berjalan lebih stabil.

Buah pemikiran Keynes ini terbukti pada depresi besar pada 1900-an awal. Sebelum itu lebih banyak negara menganut ideologi ekonomi Laissez-Faire, yakni pemerintah dilarang ikut campur dalam kapitalisme pasar bebas.

Dengan memanfaatkan prinsip Keynes, presiden Amerika Serikat yang menjabat pada 1934, Franklin D Roosevelt mampu menumbuhkan ekonomi senilai 10,8%.

Perbedaan dengan Kebijakan Moneter

Kedua kebijakan ini sering dianggap serupa, yakni kebijakan fiskal dan moneter. Padahal keduanya berbeda, meskipun sama-sama bertujuan memberi stabilitas dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal dibuat dengan tujuan mengelola pembelanjaan dan pemasukan negara. Sementara itu kebijakan moneter dibuat oleh Bank Sentral dengan tujuan mengelola jumlah peredaran uang serta tingkat suku bunga.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Mengingat sifatnya yang relatif, instrumen kebijakan sebenarnya sulit didefinisikan. Namun umumnya terdapat empat instrumen kebijakan fiskal.

1. Perpajakan

Instrumen ini dapat dikatakan yang paling kuat berada di otoritas masyarakat. Pasalnya pendapatan pajak dapat berpengaruh ke ekonomi makro sebuah negara. Contohnya perubahan daya beli masyarakat, perilaku konsumsi, dan investasi.

Alasan berikutnya adalah pajak menjadi sumber pemasukan utama suatu negara. Dalam penerapannya, saat pendapatan pemerintah sedikit, kemungkinan besar negara meninggikan tarif pajak. Saat tarif pajak naik, kemungkinan besar permintaan produk atau jasa serta daya beli publik menurun.

2. Pengeluaran

Pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah terkait erat dengan pembangunan negara, yakni secara infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembelanjaan negara dapat berdampak terhadap perkembangan ekonomi, seperti pembangunan lalu lintas, fasilitas umum, kesehatan, dan pendidikan.

3. Utang Publik

Yang dimaksud dengan utang publik yaitu usaha pemerintah mengajukan pinjaman kepada bank dunia dengan menerbitkan surat utang serta obligasi. Upaya ini muncul karena adanya asumsi pemasukan pemerintah kurang untuk menutupi pembelanjaan.

4. Anggaran

Anggaran adalah segala perencanaan yang mencakup pembelanjaan dan pemasukan negara dalam melaksanakan program perkembangan ekonomi, terutama dalam jangka panjang.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara keseluruhan, berikut dijelaskan tujuan kebijakan fiskal sebuah negara.

1. Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Dengan mengelola jumlah penerimaan dan pengeluaran, negara dapat mengawasi keadaan fluktuasi ekonomi yang menimbulkan perkembangan ekonomi.

Contohnya adalah dengan mengelola anggaran secara tepat sasaran, menambah daya beli publik melalui insentif pajak, atau meningkatkan tarif pajak pada sektor-sektor khusus.

2. Menggenjot Kualitas SDM serta Mengurangi Angka Pengangguran

Kedua aspek ini akan berpengaruh ke penerimaan negara secara langsung. Akibatnya, perkembangan ekonomi terhambat. Adanya pengangguran, membuat daya beli publik berkurang dan berpengaruh ke perkembangan ekonomi.

Kualitas SDM juga dapat berpengaruh. Aspek tersebut menjadi investasi nasional, contohnya melalui inovasi serta ketenagakerjaan untuk menggenjot perkembangan ekonomi.

3. Mengontrol Stabilitas Harga

Kenaikan maupun penurunan harga yang ekstrem dapat menimbulkan inflasi atau deflasi bagi sektor swasta. Memang inflasi dapat memberi keuntungan seperti memperluas kesempatan kerja. Namun inflasi dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang daya belinya menurun.

4. Menggenjot Investasi

Saat kondisi ekonomi suatu negara sedang baik, akan menjadi peluang yang baik bagi negara untuk mendatangkan investor. Keberadaan investor berdampak kepada pemasukan negara serta menurunkan angka pengangguran.

Baca juga: Resesi Ekonomi: Pengertian dan Indikatornya

Macam-macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dibagi berdasarkan beberapa kategori tertentu. Berikut penjelasannya.

1. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teori

a. Fungsional

Kebijakan dilakukan untuk memperhitungkan pembelanjaan dan perolehan anggaran negara dengan melihat dampak tidak langsungnya terhadap penerimaan nasional. Misalnya kesempatan warga negara untuk memperoleh nafkah.

b. Disengaja

Kebijakan dilakukan untuk memberi solusi kepada masalah ekonomi yang sedang diatasi, yakni dengan memanipulasi anggaran pembelanjaan dengan disengaja.

Tiga jenis kebijakan fiskal disengaja adalah mengubah pembelanjaan negara, mengubah sistem pemungutan pajak, dan mengubah tata kelola pemerintahan.

c. Tidak Disengaja

Kebijakan dilakukan dalam rangka mengontrol kecepatan siklus bisnis supaya kegiatan ekonomi tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat. Misalnya pajak progresif dan kebijakan harga minimum.

2. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Penerapan

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini dijalankan saat kondisi ekonomi negara sedang mundur. Tujuannya menambah daya beli masyarakat. Contohnya adalah dengan meningkatkan anggaran belanja negara dan mengurangi tarif pajak, seperti yang dilakukan Indonesia pada pandemi Covid-19 tahun 2020.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan ini dijalankan saat kondisi ekonomi sebuah negara sedang memanas, misalnya terjadi inflasi. Pemerintah lalu menetapkan kebijakan menurunkan anggaran belanja dan meningkatkan tarif pajak.

3. Kebijakan Fiskal dari Segi Jumlah Penerimaan dan Pembelanjaan

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan jumlah pendapatan dan pembelanjaan. Kekurangannya adalah jika ekonomi sedang mengalami kemunduran, kemungkinan negara berada dalam situasi yang tidak baik.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan ini menuntut penerimaan harus lebih besar daripada pembelanjaan. Tujuannya adalah mengatasi inflasi yang tinggi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan ini berseberangan dengan kebijakan surplus. Tujuannya adalah mengatasi lesunya ekonomi.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Memberikan pemasukan yang dapat digunakan untuk menutupi keperluan pemerintah seiring bertambahnya kebutuhan dan waktu berjalan.

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Pemerintah Indonesia sendiri pernah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal. Berikut contohnya.

a. Tax amnesty pada 2017, yakni program pemutihan pajak untuk wajib pajak yang terlambat, menunggak, atau belum melapor.

b. Relaksasi pajak pada pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 untuk menggenjot kemampuan beli publik.

c. Mengurangi subsidi BBM.

Lembaga yang Mengatur Kebijakan Fiskal di Indonesia

Lembaga yang mengatur kebijakan fiskal di Indonesia adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yakni unit setara eselon I. Badan ini bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

BKF berfungsi menggagas kebijakan fiskal. Tugasnya mencakup ekonomi makro, penerimaan negara, belanja negara, sektor keuangan, pembiayaan, serta kerja sama internasional.

Dukung Perekonomian Indonesia dengan Menjadi Pendana UMKM Melalui Modal Rakyat

Anda kini bisa mendukung perekonomian Indonesia dengan menjadi pendana UMKM yang sudah terverifikasi. Caranya adalah dengan mendaftarkan diri sebagai pendana di P2P lending Modal Rakyat.

Layanan ini sudah berizin OJK, sehingga aset Anda dijamin keamanannya. Imbal hasil yang ditawarkan mencapai 18 persen per tahun.

Selanjutnya, minimal pendanaan yang bisa dilakukan rendah. Anda bisa mendanai mulai dari Rp25.000 saja.

Likuiditas yang ditawarkan juga tinggi. Anda bisa memilih durasi pendanaan, misalnya mulai dari satu bulan saja.