OJK adalah Lembaga Independen Negara, ini Penjelasannya

OJK adalah lembaga pemerintah yang bergerak di sektor keuangan. Anda yang sering berurusan dengan bank, fintech, pasar modal, dan lainnya, pasti akan sering mendengar OJK. Perusahaan-perusahaan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, dan lainnya tidak akan bisa berdiri tanpa persetujuan dari OJK.

OJK hadir di Indonesia untuk menciptakan sektor keuangan yang aman demi masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan yang OJK keluarkan pun sering melihat kebutuhan masyarakat terlebih dulu.

Di sini akan dijelaskan lebih jauh mengenai OJK mulai dari tujuan, fungsi, tugasnya OJK, asas, dan hubungan kelembagaan OJK dengan lembaga lain.

Baca juga: Inilah Sejarah, Fungsi, dan Tugas Bank Indonesia

OJK adalah

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang artinya beraktivitas tanpa campur tangan pihak yang lain.

Keberadaan OJK adalah untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perusahaan yang bergerak di sektor keuangan di Indonesia.

Anda pasti pernah mendengar kabar atau berita yang menyebutkan pinjaman online bodong berhasil diidentifikasi dan diblokir, sehingga jasanya tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat luas. Lembaga keuangan yang berwenang untuk investigasi dan memblokir pinjaman online bandel tersebut adalah OJK.

OJK adalah lembaga negara yang memberikan izin berbagai macam lembaga keuangan perbankan dan non perbankan bisa beroperasi. Perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari OJK biasanya akan mencantumkan logo OJK pada aplikasi dan situsnya. Itu juga menandakan bahwa kredibilitas perusahaan sudah teruji dan aman untuk masyarakat.

Namun, jika di kemudian hari perusahaan tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan berakhir dengan hasil yang buruk, pihak OJK tidak akan segan mencabut izin operasional perusahaan itu.

Tujuan dan Fungsi OJK

Sektor keuangan yang dipantau oleh OJK itu berbagai macam, mulai dari perbankan, pasar modal, dan financial technology yang penggunaannya populer sampai saat ini.

Tujuan utama OJK adalah untuk menciptakan daya saing sehat antar perusahaan sektor keuangan tersebut, sehingga dampaknya ada pada sumber daya manusia yang berkualitas, inklusi keuangan yang lebih beragam, dan pengelolaan yang positif.

Jika dijabarkan lebih mendetail, seperti inilah tujuan dari OJK.

1. Melindungi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen

Tidak dapat dipungkiri kehadiran berbagai macam produk keuangan sekarang mempermudah urusan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak jarang juga masyarakat yang mengalami penipuan dan kerugian akibat terjebak pada perusahan keuangan bodong.

OJK pun membentuk satgas tersendiri yang melakukan investigasi untuk kasus-kasus tersebut, sehingga semakin banyak perusahaan keuangan bodong yang ditemukan.

Anda bisa membayangkan apabila tidak ada lembaga seperti OJK di Indonesia. Penipuan dan kerugian akan lebih marak terjadi, dan dampak buruk paling besarnya dirasakan oleh masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

2. Mengiringi pertumbuhan sektor keuangan

Dengan kehadiran teknologi, sektor keuangan pun produknya jadi lebih beragam. Namun, harus tetap disesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Tidak mengherankan jika ada beberapa produk keuangan asal luar negeri yang tidak bisa dipraktikkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Namun, bukan berarti OJK menutup pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih beragam. Bukti nyatanya ada dan kehadirannya ternyata menguntungkan. Contohnya konsep peer-to-peer lending, crowdfunding, dan saham online. OJK mengizinkan ketiganya hadir di Indonesia karena cocok dengan aturan yang ada di sini.

3. Mengatur perusahaan sektor keuangan

OJK adalah lembaga yang menjaga agar seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan berjalan sesuai aturan dan transparan. Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia.

Tugas OJK

OJK adalah lembaga yang hadir pertama kali di Indonesia pada 31 Desember 2012, setelah sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Bapepam-LK dan Kementerian Keuangan. Peralihan tugas dilakukan agar pengawasan bisa lebih fokus dan terintegrasi.

Tugas OJK berbeda di masing-masing cabang sektor keuangan di Indonesia, yaitu di sektor perbankan, sektor IKNB (industri keuangan non-bank), dan sektor pasar modal. Seperti ini penjelasannya:

1. Sektor perbankan

• Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan bank, serta pembinaan terhadap seluruh bank di Indonesia.
• Membuat peraturan dan kebijakan pengawasan untuk perbankan.
• Menyelenggarakan pengaturan industri perbankan.
• Melaksanakan pengembangan pengawasan terhadap perbankan.
• Memberlakukan sanksi atau penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam perbankan.

2. Sektor IKNB

• Membuat peraturan khusus sektor IKNB.
• Ketika terjadi krisis, OJK akan menyusun protokol manajemen untuk IKNB.
• Melakukan kebijakan IKNB sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
• Menyusun standar, norma, kriteria, dan prosedur untuk IKNB yang berdiri di Indonesia.
• Menyampaikan evaluasi kinerja terhadap sektor IKNB.

3. Sektor pasar modal

• Ketika terjadi krisis, OJK akan menyusun protokol manajemen untuk pasar modal.
• Menentukan prinsip untuk penyelenggaraan investasi lebih baik di lembaga efek, transaksi instrumen investasi, dan pengelolaan emiten atau perusahaan publik.
• Menentukan penetapan akuntansi pada pasar modal.
• Membina dan mengawasi perusahaan yang telah mendapatkan pendaftaran, persetujuan, dan perizinan usaha.  

Asas OJK

OJK adalah lembaga pengawasan yang menjunjung tinggi asas-asasnya saat bertugas. OJK berpegang teguh pada aturan yang berlaku demi menciptakan sektor keuangan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Seperti inilah asas yang dimiliki oleh OJK.

1. Asas independensi

Seperti yang sudah Anda ketahui, OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan yang lainnya. Segala keputusannya tidak akan diganggu-gugat oleh pemerintah dan tetap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan negara kita. Pemerintah mempercayakan tugas pengawasan sektor keuangan pada OJK sepenuhnya.

2. Asas akuntabilitas

OJK adalah lembaga yang seluruh tugas dan aktivitasnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh sebab itu, OJK akan selalu berusaha untuk transparan dalam melaksanakan seluruh kegiatannya,

3. Asas integritas

OJK adalah lembaga yang menerapkan integritas tinggi dalam tugasnya dengan bekerja secara jujur dan memberantas ketidakjujuran yang muncul di dalam sektor keuangan.

4. Asas profesionalitas

SDM yang ada di dalam OJK seluruhnya memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, sehingga OJK berpegang teguh pada asas profesionalitas. Selain itu, mereka juga patuh terhadap kode etik yang mereka tentukan sendiri.

5. Asas keterbukaan

OJK adalah lembaga yang berusaha untuk selalu terbuka kepada publik dengan memberikan laporan rutin tentang kegiatan-kegiatannya.

OJK juga menjaga kerahasiaan publik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melapor ketika terjadinya kecurangan dalam sektor keuangan. Itu artinya OJK terbuka terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh publik.

6. Asas kepentingan umum

OJK adalah lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat dan melindungi konsumen agar terhindar dari kerugian.

7. Asas kepastian hukum

OJK bergerak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan berusaha menerapkan keadilan dalam setiap kebijakan yang dicetuskannya.

Baca juga: Pengertian Pasar Modal dan Unsur-unsur di Dalamnya

Hubungan Kelembagaan OJK

Dalam melaksanakan tugasnya, terkadang OJK dibantu oleh beberapa lembaga lain di Indonesia. Hal itu pun membuat OJK bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan mencapai tujuan sesuai dengan targetnya.

Berikut ini adalah hubungan OJK bersama lembaga penting lainnya di Indonesia.

1. OJK dan Bank Indonesia (BI)

Sebagai lembaga yang bergerak di sektor keuangan, OJK dan Bank Indonesia saling bersinergi dalam menghadirkan sistem perbankan yang sehat untuk negara dan masyarakat. Seperti ini ketentuannya:

• OJK dan BI bekerja sama dalam menyusun aturan pengawasan untuk perbankan.
• OJK dan BI bisa bertukar informasi tentang perbankan.
• Dalam situasi tertentu, BI bisa memeriksa suatu bank ketika mendapatkan laporan dari OJK atau bahkan sebaliknya.

2. OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

OJK dan LPS bekerja sama dalam berbagi informasi bank bermasalah yang membutuhkan bantuan untuk menyehatkannya kembali.

Setelah itu LPS akan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang sudah dilaporkan OJK sesuai dengan masalah yang dimilikinya.

Raih Target Profit dengan Menjadi Pendana di Modal Rakyat

Anda yang ingin memperoleh keuntungan untuk berbagai keperluan, bisa mendaftar sebagai pendana di P2P Lending Modal Rakyat. Modal yang Anda salurkan akan dipinjamkan pada pelaku UMKM yang membutuhkan modal. Anda pun bisa sekalian membantu UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Potensi imbal hasil yang Anda raih bisa mencapai 18% per tahun. Mendanai di Modal Rakyat juga aman karena kami sudah memperoleh izin dari OJK. Yuk, mulai mendaftarkan diri Anda sebagai pendana di halaman berikut ini. Gunakan kode BLOG25 untuk mendapatkan saldo gratis senilai Rp25.000.