UMR adalah Istilah Dulu untuk UMP, ini Penjelasannya

UMR adalah upah minimum yang didapatkan oleh seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Penetapan upah minimum ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan kebutuhan yang layak untuk masyarakat.

UMR adalah merupakan istilah yang sudah tidak digunakan karena sudah diganti dengan UMP. Lalu, apa bedanya dengan UMP dan UMK? Anda akan tahu lebih banyak mengenai UMR adalah di sini.

Baca juga: PAD adalah Pendapatan Asli Daerah, ini Penjelasannya

Dasar Hukum UMR adalah

Istilah UMR adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya, jadi bisa naik atau tidak ada perubahan sama sekali. Namun, belum pernah ada kejadian UMR ditemukan karena pada dasarnya setiap tahun harga kebutuhan selalu naik.

Penetapan upah minimum berapa UMR telah hadir di Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999. Pada peraturan ini UMR di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis.

1. UMR Tingkat 1 adalah upah minimum regional yang berlaku secara regional provinsi.
2. UMR Tingkat 2 yang berlaku untuk regional lebih kecil lagi, yaitu untuk kabupaten atau kotamadya.

UMR terdiri dari gaji pokok yang sudah ditambahkan dengan tunjangan tetap. Menteri yang bersangkutan harus memberikan ketetapan 40 hari sebelum UMR dinyatakan berlaku. UMR juga akan dikaji selama 2 tahun sekali untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih lengkapnya, ini adalah hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan UMP.

1. Kebutuhan masyarakat.
2. IHK atau Indeks Harga Konsumen.
3. Perkembangan, kemampuan, dan keberlangsungan perusahaan.
4. Kondisi pasar tenaga kerja.
5. Upah yang berlaku antar daerah.
6. Perkembangan ekonomi Indonesia.
7. Tingkat pertumbuhan per kapita.

Penetapan UMR ini prosesnya memang cukup panjang. Usulan besaran UMR dilakukan oleh komisi khusus daerah yang mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja di wilayahnya. Kemudian, kesepakatan itu akan diusulkan pada gubernur.

Apabila gubernur menolak untuk meneruskan usulan itu ke pihak kementerian, maka pihak komisi daerah akan kembali mendiskusikan bersama serikat pekerja untuk upah yang diterimanya.  

Jika rekomendasi sudah ditetapkan oleh gubernur, komisi khusus pun bisa meneruskannya ke kementerian. Kesimpulannya, UMR ditetapkan oleh komisi khusus daerah setelah gubernur setuju untuk merekomendasikannya.

Dasar Hukum Perubahan UMR menjadi UMP dan UMK

UMR sebenarnya sudah mengalami perubahan istilah ke UMP atau kita kenal dengan Upah Minimum Provinsi. Hal itu terjadi sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Daftar perubahannya adalah sebagai berikut:

1. UMR tingkat 1 namanya diubah menjadi Upah Minimum Provinsi atau UMP.
2. UMR tingkat 2 namanya diubah menjadi Upah Minimum Kotamadya/Kabupaten atau UMK.
3. UMK dan UMP ditetapkan oleh gubernur satu provinsi, bukan oleh menteri.
4. UMK dan UMP harus diberlakukan setiap tanggal 1 Januari.
5. UMP harus ditentukan 60 hari sebelum tanggal 1 Januari, yaitu 1 November.
6. UMK harus ditentukan 40 hari sebelum tanggal 1 Januari, yaitu 20 November.

Sejak saat itu, hingga tahun 2021, istilah UMP dan UMK yang digunakan. Gaji UMR adalah istilah yang sudah lama tidak digunakan dalam lingkup ketenagakerjaan di Indonesia.

Perbedaan UMR dengan UMP dan UMK salah satunya adalah jika UMR ditentukan oleh komisi khusus ketenagakerjaan di daerah, sedangkan UMP dan UMK disahkan oleh gubernur satu provinsi bersangkutan.

Cara Hitung Kenaikan UMP dan UMK

UMR adalah ditetapkan dari perhitungan yang sudah sering digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Anda mungkin penasaran bagaimana cara pemerintah dalam menentukan kenaikan UMP dan UMK ini. 

Untuk mencari UMP dan UMK yang paling baru, pemerintah biasanya menggunakan rumus seperti ini:

UMP/UMK = UMP tahun sebelumnya + (UMP tahun sebelumnya x (Tingkat inflasi + pertumbuhan PDB)) 

Kita ambil contoh misalnya menentukan UMP DKI Jakarta tahun 2020. Di tahun 2019, Indonesia mengalami inflasi 3,39%, lalu PDB naik sebesar 5,12 %, jika ditotalkan jumlahnya menjadi 8,51%. UMP DKI Jakarta tahun 2019 adalah Rp3.940.973.

Perhitungan UMP 2020 adalah sebagai berikut.

UMP DKI Jakarta Tahun 2020 = UMP DKI Jakarta Tahun 2019 + (UMP DKI Jakarta Tahun 2019 x 8,51%)

UMP DKI Jakarta Tahun 2020 = 3.940.973 + (3.940.973 x 8,51%) 

UMP DKI Jakarta Tahun 2020 = Rp 4.276.349

Perhitungan ini berlaku untuk UMP dan UMK seluruh Indonesia, tentunya disesuaikan dengan UMP dan UMK masing-masing daerah.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penetapan Penetapan dan UMK

UMR adalah hal yang harus diikuti oleh seluruh perusahaan atau usaha yang hadir di Indonesia tanpa terkecuali. 

Apabila ada perusahaan di suatu wilayah yang nekat membayar karyawan di bawah UMP dan UMK yang berlaku di daerahnya, pemerintah tidak segan memberikan sanksi terhadap perusahaan itu.

Karyawan atau pekerja bahkan dipersilakan untuk menggugat perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 atau dikenal sebagai UU PPHI.

Prosedur menggugat harus dimulai dari perundingan bersama pihak perusahaan. Perundingan itu harus mencapai kata kesepakatan untuk UMP dan UMK perusahaan.

Namun, apabila kesepakatan itu 30 hari kemudian tidak dilakukan oleh perusahaan, perlu dilakukan perundingan kembali yang akan dipantau oleh pihak dinas ketenagakerjaan yang terkait. Karyawan juga diharuskan membawa bukti-bukti terkait mengenai tuntutannya.

Ketika perundingan terakhir tidak diikuti, maka karyawan bisa membawa hal ini ke meja hijau.

Bentuk sanksi yang perusahaan tersebut bisa peroleh adalah pemilik perusahaan bisa mendapatkan sanksi kurungan penjara 1 tahun dan maksimal 4 tahun atau membayar denda minimal Rp100 juta atau paling banyak Rp400 juta.

Perusahaan dilarang memberikan gaji yang disesuaikan kemampuan keuangan perusahaan. Misalnya, di bulan ini perusahaan mengalami kerugian, sehingga memotong gaji karyawan. Ini adalah hal yang tidak diperkenankan menurut UU PPHI.

Baca juga: Tertarik Kerja Santai ala Milenial? Coba jadi Digital Nomad

Itu penjelasan mengenai UMP dan UMK. Ketentuan UMP dan UMK memang penting, sehingga pemerintah mengatur hal ini dengan rapi. UMP dan UMK bisa naik atau tidak naik, tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Ingin Menambah Penghasilan? Yuk, jadi Pendana Modal Rakyat

Anda yang ingin penghasilan bertambah, bisa memberikan dana pada UMKM Modal Rakyat. Nanti Anda akan mendapatkan imbal hasil per tahunnya mencapai 18%. 

Mendanai di Modal Rakyat bisa dimulai dari Rp25.000 saja. Gunakan kode BLOG25 ketika menambah saldo untuk mendapatkan tambahan Rp25.000 lagi. Ketahui informasi lengkapnya di Modal Rakyat.